Hukum

Ormas FKI-1 Minta Kajatisu Evaluasi Kinerja Oknum JM Kasi Intel Kejari Asahan

VoIR Indonesia, Asahan | Ormas Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Provinsi Sumatera Utara melalui Ketuanya Syaifuddin Lbs meminta Kajati Sumatera Utara untuk mengevaluasi kinerja Kasi Intel Kejaksaan Negeri Asahan, Rabu (23/11/2022).

Pasalnya, laporan anggotanya dari FKI-1 Kecamatan Tanjung Balai dengan surat nomor: 03/DPKec.FKI-1/BAP/X/2022 dan laporan Masyarakat Bagan Asahan Pekan Peduli Pembangunan Bebas Korupsi yang telah dilaporkan pada bulan Juli 2022 dan Laporan kedua pada bulan September 2022 sampai hari ini masih belum ada kejelasan.

Menurut keterangan Ketua FKI-1 Kecamatan T. Balai, Ahmad Rizki Nst, pihaknya sudah beberapa kali datang ke kantor Kejaksaan Negeri Asahan untuk menanyakan perkembangan kasus penyidikan yang kami laporkan. 

“Jawaban oknum Kasi Intel J. M selalu mengambang. Tidak ada kepastiannya,” ujar Ahmad.

Yang mengherankan lagi, keterangan dari Taufik Nasution yang membawakan langsung laporan dugaan korupsi Dana Desa Kepala Desa Bagan Asahan Pekan mengatakan, sekitar 2 minggu yang lalu ketika diterima di ruangan Kasi Intel, oknum tersebut ada mengatakan kepada kami, bahwa bila biaya penyidikan lebih besar dari uang yang dikorupsi, maka kasusnya tidak naik ke ranah hukum.

“Kami sebagai penegak hukum hanya sekadar menegur dan memberi nasehat agar lebih baik ke depannya. Itulah bahasa oknum Kasi Intel kepada kami yang pada saat itu kami bertiga dengan pak Sumari dan Samsuheri Hutabarat jelas sekali mendengarkan pernyataan tersebut,” kata Taufik.

Baca Juga:  Fary Djemy Francis, dari Sekretaris menjadi Ketua Fraksi Gerindra MPR-RI

“Kami juga sudah berulangkali menanyakan via WA dan sudah kesekian kali datang ke kantor Kejaksaan, namun ada saja alasannya sehingga kami tidak dapat ketemu, warga menduga ada konspirasi antara oknum Kasi Intel dengan terlapor,” tegas Taufik menambahkan.

Terkait persoalan tersebut, Ketua FKI-1 Sumut angkat bicara.

“Kalau memang benar apa yang telah disampaikan anggota dan masyarakat Bagan Asahan Pekan tersebut tentang pernyataan oknum Kasi Intel yang menyatakan bila biaya pengurusan kasus lebih besar dari korupsi yang dilakukan tidak naik ke ranah hukum dan hanya sekadar dinasehati, maka saya perlu bertanya dan belajar lagi, dasar hukum dan undang-undang nomor berapa serta di pasal berapa bahasa tersebut tercantum,” cetus Syaifuddin.

“Selanjutnya kalau memang tidak bisa diproses, berikan dong jawaban resmi secara tertulis. Bukan dengan menyuruh pelapor untuk datang ke kantor, tapi sampai di kantor beliau tidak dapat ditemui dengan berbagai alasan. Inikan sudah gak benar,” tegas Syaifuddin lagi.

Syaifuddin mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan oknum tersebut dengan menyurati Kejatisu, Aswas dan Kajagung agar mengevaluasi kinerja bawahannya serta mengganti posisi oknum tersebut dengan yang lebih kredible, bermartabat dan tidak menyakiti hati rakyat yang diayominya. [Lbs]

To Top