Hukum

Mandulnya APH Tipikor di Kalbar Memproses ‘Case Singkawang’

(Foto: Ist)

VoIR Indonesia, Singkawang | Sejak bergulirnya kasus dugaan bagi-bagi proyek oleh Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie dengan beberapa anggota DPRD dan viral beberapa waktu lalu, menjadi pertanyaan besar proses hukumnya oleh publik.

”Ada dugaan korupsi dan gratifikasi dalam bagi-bagi proyek APBD 2018 dan 2019 Kota Singkawang yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar dan Polres Singkawang sampai saat ini belum ada kejelasan dan yang di proses di Pengadilan,” ujar Bambang kepada media, Rabu (4/5/2022).

Bambang membeberkan sudah lebih dua tahun kasus yang dilaporkan belum juga ada tindakannya.

“Apakah KPK, Kejati dan Polda Kalbar lemah dalam penindakan kasus tersebut atau Walikota Singkawang kebal hukum,” tegas Bambang.

”Sudah dua tahun lebih sejak pelaporan kami secara langsung ke Kejati Kalbar namun belum ada kejelasan dan perkembangannya, kami berharap kasus tersebut agar segera ditangani oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Bambang lagi yang juga Koordinator Forum Wartawan dan LSM (FW-LSM Kalbar ) Kabupaten Sintang ini.

Bambang juga mengatakan, laporan tersebut secara tertulis lengkap dengan fakta dan datanya serta rekaman suara tentang kasus dugaan bagi-bagi proyek Walikota Singkawang dengan sejumlah pihak legislatif.

”Apabila kasus tersebut masih tidak ada kejelasan dan perkembangannya, maka publik menilai ada pelemahan terhadap supremasi hukum di dalam pemberantasan korupsi,” kata Bambang lagi.

Bambang mengatakan, dengan tidak tersentuhnya prosesi penyidikan dan penuntutan, pihaknya menilai ada sesuatu di lingkaran para Aparat Penegak Hukum (APH).

Publik menilai ada sesuatu di lingkaran APH dalam hal menangani kasus rekaman dugaan bagi-bagi proyek Walikota Singkawang dan sejumlah legislatif yang merupakan kolaborasi korupsi tersebut.

Sementara Koordinator Lembaga TINDAK Indonesia Yayat Darmawi mengatakan bahwa mandulnya APH Tipikor di Kalbar dalam memproses litigasi kasus tipikor di singkawang menjadi dilema dan residu hukum tipikor yang berkepanjangan, khususnya penegakan supremasi hukum yang berdimensi Law Enforcement Inkonstitusional.

Baca Juga:  Merugikan Masyarakat, Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Pinjol Ilegal

“Karena dampak penegakan hukum tipikor yang terkesan tebang pilih terkait kasus Tipikor di kota Singkawang dapat membuat melemahnya Power Hukum dalam mewujudkan Equality before the law sesuai dengan amanah UUD justru akan bertolak belakang secara kenyataan. Di sinilah Progress Hukum yang bersifat menjerai justru akan dicederai oleh oknum Penegak Hukum itu sendiri, tentulah akan timbul pertanyaan ada apa dengan hukum Tipikor memperlakukan kasus tipikor di Singkawang,” kata Yayat.

Lanjut Bambang, ketidaksungguhan APH dalam melakukan Law Process mengakibatkan terjadinya stagnasi kasus yang tidak jelas status hukumnya.

“Dengan fenomena seperti itu, menandakan tidak adanya kekuatan dan kepastian hukum yang jelas dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi bagi-bagi proyek Walkot Singkawang,” pungkasnya.

”Sehingga menjadi tolak ukur bagi prestasi dan reputasi penegakkan supremasi hukum tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya Kalimantan Barat,” tambahnya lagi.

Dia berharap di dalam penegakan supremasi hukum khususnya tindak pidana korupsi (Tipikor), semestinya harus selalu dipantau serta dimonitoring dan disupervisi oleh KPK RI.

Dia juga menilai tidak ada keseriusan dan tidak ada kemampuan APH untuk menangani kasus ini.

”Terutama Kejati, untuk memfollow-up kasus rekaman dugaan bagi-bagi proyek Walikota Singkawang, kolaborasi kriminal tersebut akan mendapatkan nilai jelek dari publik dan dapat menjadi preseden buruk bagi semua kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa. Secara komprehensif di Indonesia khususnya Kalimantan Barat,” jelasnya.

”Akibatnya, upaya untuk mewujudkan dan menciptakan good goverment and clean goverment sesuai kemauan dari pada hukum itu sendiri atau sesuai dengan Undang-Undang, tidak akan tercapai dengan baik.” [Supli]

To Top