Hukum

Praktik Curang Yayasan Tenaga Kerja Diduga Terjadi di PT SJP Jakarta Barat

Pabrik PT SJP (Foto: Sinar Jaya Perkasa)

VoIR Indonesia, Jakarta | Praktik curang yang dilakukan yayasan atau lembaga penyalur tenaga kerja outsourcing di berbagai daerah industri kian marak dan terkesan sulit diberantas.

Salah satu yayasan yang diduga masih melakukan praktik serupa ada di PT Sinar Jaya Perkasa (SJP), pabrik sandal jepit Swallow yang beralamat di Jalan Kamal Raya, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Menurut informasi yang dihimpun VoIR Indonesia, Rabu (9/2/2022), PT SJP, selaku perusahaan pemberi pekerjaan mempunyai 5 mitra yayasan penyalur tenaga kerja untuk dipekerjakan di perusahaan yang pernah empat kali kebakaran itu.

Yayasan ini diduga kerap melakukan pungutan liar alias meminta sejumlah uang kepada calon tenaga kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan di pabrik tersebut.

Punguan liar yang diminta yayasan pun beragam mulai dari Rp 3-3,5 juta per orang.

Lebih lanjut, menurut informasi, pekerja yang telah diterima oleh yayasan dan dipekerjakan di pabrik pun, pihak yayasan masih juga kerap diduga melakukan pungutan liar.

Bahkan, praktek yang paling sering dilakukan yayasan yaitu mengutip sebesar Rp 100 ribu dari setiap pekerja tiap bulannya dengan berdalih digunakan untuk biaya pembinaan dan kesehatan karyawan yayasan.

Padahal, faktanya pekerja yayasan yang sudah puluhan tahun pun bekerja di pabrik tidak pernah mendapatkan seperti yang dijanjikan yayasan.

Tak hanya itu, sebagian karyawan yayasan yang bekerja di pabrik diduga mendapatkan gaji di bawah UMP DKI Jakarta.

Termasuk, karyawan yayasan yang telah bekerja di pabrik tidak pernah juga mendapatkan THR sesuai undang-undang yang berlaku.

Contohnya, karyawan yang telah bekerja selama 5-10 tahun, pihak yayasan hanya memberikan THR sebesar Rp 300 ribu.

Ironisnya lagi, karyawan yayasan yang telah bekerja puluhan tahun pun di pabrik SJP tidak pernah mengalami kenaikan gaji.

Selain gaji di bawah UMP, sebagian karyawan yayasan juga diduga tidak pernah mendapatkan layanan BPJS kesehatan seperti yang dijanjikan dari potongan Rp 100 ribu tadi.

Baca Juga:  WHO Targetkan Pandemi Covid-19 Berakhir 2022, Bagaimana Mewujudkannya?

Padahal, melihat kondisi pabrik yang perlu mengedepankan pentingnya K3 (kesehatan dan keselamatan kerja), layanan BPJS kesehatan ini sangat perlu dan penting.

Bahkan, dari informasi yang didapat, karyawan yayasan yang meninggal karena kecelakaan kerja, yayasan hanya memberikan sebesar Rp 10 juta kepada pihak keluarga, sedang karyawan yang mengalami cacat seumur hidup akibat kecelakaan kerja hanya diberikan sebesar Rp 5 juta.

Semua karyawan sebenarnya tidak menerima atau menolak pungutan yang dilakukan yayasan ini tapi sayangnya mereka yang masuk dan bekerja melalui yayasan takut untuk melapor karena ada ancaman pemecatan.

Praktik curang yang dilakukan yayasan ini jelas sangat merugikan karyawan dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Coba bayangkan, ratusan karyawan yayasan jika dikalikan Rp 100 ribu per bulan, berapa uang hasil pungutan yang didapat yayasan? Wow uang yang sangat besar.

Sementara informasi teranyar dari PT SJP sendiri, banyak karyawan kontrak mengeluh karena dipindahkan menjadi karyawan yayasan.

Diduga hal ini dilakukan PT SJP untuk mengurangi beban perusahaan terkait pembayaran layanan BPJS kesehatan, pemberian gaji UMP serta THR karyawan.

Melihat kondisi seperti ini, pemerintah perlu tegas dalam memberantas praktik curang perusahaan penyalur tenaga kerja berkedok yayasan.

Jika perlu, pemerintah melalui instansi terkait harus melakukan audit secara berkala kepada perusahaan sebagai pemberi kerja dan juga kepada yayasan atau lembaga penyalur tenaga kerja.

Sebagai informasi, keberadaan yayasan atau lembaga penyalur tenaga kerja harus mendapat izin dari Dinas Tenaga Kerja.

Termasuk juga harus memegang nota kesepakatan (MoU) dengan perusahaan-perusahaan pemberi kerja.

Yayasan atau Lembaga penyalur tenaga kerja resmi yang terbukti melakukan penipuan harus mendapatkan sanksi berupa pencabutan izin usahanya.

Sedangkan yayasan yang tidak mempunyai izin akan langsung diserahkan kepada polisi sebagai kasus tindak pidana penipuan. [Red]

To Top