Hukum

Terkait Aksi Pemortalan oleh PT PBI, Ini Respon PT CMI

VoIR Indonesia, Ketapang | Aksi pemortalan di Jalan Houling milik PT Cita Mineral Investindo, Tbk. (CMI) dilakukan oleh pihak PT Putra Berlian Indah (PBI) pada Selasa (1/2/2022).

Aksi pemortalan itu sebagai upaya PT PBI untuk mengklarifikasikan terkait aktivitas yang dilakukan oleh PT CMI yang beroperasi di wilayah izin konsesi milik PBI seluas 6.941.33 Ha.

Legal Manager PT CMI, Julian Situmorang menjelaskan bahwa apa yang sudah diterbitkan di beberapa media online dinilai tidak berimbang dan/atau tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada PT CMI.

“Kami belum dapat menjawab surat sebanyak 4 (empat) kali, yang mana surat terakhir diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2022 dan disusul dengan tindakan pemortalan Jalan Houling milik PT CMI pada keesokan harinya tanggal 1 Februari 2022, dikarenakan pada surat-suratnya PT PBI dilampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang perlu dimintakan klarifikasi dan arahan dari instansi terkait, dalam hal ini BKPM, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, termasuk instansi terkait lainnya di tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan tingkat Kabupaten Ketapang,” jelas Julian Situmorang, Kamis (4/2/2022).

Menurut Julian, hal ini dimaksudkan agar pihaknya memperoleh kejelasan bahwa sebatas mana PT PBI dapat melakukan kegiatan operasional di lapangan yang mana berdasarkan dokumen PKKPR masih harus menjalani beberapa proses pengurusan perizinan lanjutan.

“Pada prinsipnya PT CMI mendahulukan kehati-hatian terkait status kepastian hukum dari perizinan yang dimiliki PT PBI,” kata Julian.

Tindakan pemortalan Jalan Hauling milik PT CMI oleh PT PBI menurut pendapat Julian jelas sebagai tindakan merintangi dan/atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT CMI selaku pemegang IUP yang sah.

Baca Juga:  5 Ketua RT Ajukan Mosi Tidak Percaya Kepada Pemilihan LMK RW 013 Jelambar Baru

“Itu sebabnya perusahaan meminta perlindungan hukum kepada aparat penegak hukum sehingga proses penanganan dan penyelesaian permasalahan tindakan gangguan terhadap kegiatan operasional perusahaan ada pada jalur hukum yang benar. Pada prinsipnya PT CMI mendahulukan penegakan karena ada yang menganggu kegiatan operasional penambangan,” tambahnya menjelaskan.

Julain menegaskan, PT CMI menolak dengan tegas penggunaan istilah mengamankan dan/atau menertibkan yang disebut oleh Direktur Utama PT PBI dikarenakan yang berwenang melakukan pengamanan maupun penertiban adalah instansi pemerintah terkait.

“Kami juga menolak dengan tegas pemberitaan yang menyebut ada kesan PT PBI dibenturkan dengan aparat dari Polsek Marau yang seharusnya netral namun cenderung ada keberpihakan. Pemberitaan oleh media sejatinya harus berimbang dan tidak mengedepankan asumsi,” ungkapnya lagi.

Sebagai informasi sebelumnya, Direktur Utama PT PBI Ahmad Upin Ramadan mengatakan, bahwa lahan PT BPI seluas 3 hektar telah digarap oleh PT CMI.

Lahan tersebut digarap oleh PT CMI kurang lebih sudah 15 tahun terakhir ini. Luasnya lahannya 6.941.33 hektar adalah lahan dimiliki PBI seusai titik koordinat yang diberikan oleh kementerian.

Terkait aksi pada Senin (1/2/2022) lalu, kata Ahmad hanya ingin mengamankan wilayah kerja ataupun izin yang dimiliki PT PBI sesuai dengan titik koordinat yang diberikan oleh kementerian kepada PT PBI.

Sebelumnya, PT PBI sendiri sudah menyurati PT CMI sebanyak 4 kali tetapi sampai dengan tanggal 31 Januari 2022, PT PBI belum mendapatkan konfirmasi baik secara lisan maupun secara tertulis dari PT CMI. [Tim VoIR]

To Top