Dunia

Highlights Amandemen Konstitusi Rusia Tahun 2020

Laurentius Raymond JR P Sihombing Ph.D. Foto (istimewa)

Oleh: Laurentius Raymond JR P Sihombing Ph.D

VoIR Indonesia, Moskow – Fakta bahwa Rusia sejak berdiri pada 25 Desember 1991 secara formil yuridis tidak disertasi dengan fakta bahwa negara tersebut pada momen berdirinya telah dilengkapi dengan konstitusi yang siap pakai.

Bahkan yang ada saat itu adalah konstitusi Uni Soviet tahun 1978 yang telah mengalami perubahan empat kali sejak pertama kalinya ditetapkan pada tahun 1918.

Ada banyak tulisan dalam jurnal ilmiah hukum yang mengatakan bahwa saat itu, Rusia atau resminya Federasi Rusia hanya merupakan copy paste dari Uni Soviet dikurangi negara-negara yang memilih untuk merdeka sendiri sebagai negara-negara baru. Tepat dua tahun setelah berdirinya Federasi Rusia, pada 12 Desember 1993, setelah melalui Pemilihan umum untuk menentukan persetujuan rakyat atas rancangan konstitusi Federasi Rusia, ditetapkanlah Konstitusi Federasi Rusia yang pertama tahun 1993.

Sejak 25 Juni hingga 1 Juli 2020 lalu, berlangsung pemungutan suara seluruh Rusia untuk menentukan persetujuan terhadap Amandemen Konstitusi Rusia. Peristiwa ini sangat penting dalam sejarah ketatanegaraan Federasi Rusia dan sangat bersejarah. Materi Amandemen Konstitusi Rusia begitu banyaknya sehingga tidak dapat dimuat dalam kertas suara jenis apapun.

Ini menyebabkan 206 materi perubahan tersebut harus disebarkan melalui sosialisasi yang tentunya dilakukan sebelum tanggal 25 Juni 2020. Di antara keseluruhan materi perubahan tersebut (206 poin perubahan) terdapat beberapa yang sangat menarik untuk disajikan.

Tentang Presiden (Bab IV Konstitusi Rusia Pasca Amandemen)

  1. Seseorang dapat menjabat sebagai Presiden Federasi Rusia untuk masa jabatan maksimal dua periode. Perubahan pasal 81 Konstitusi Federasi Rusia meniadakan kata “berturut-turut.”

Vladimir Putin dalam hal ini dapat mencalonkan diri untuk menjadi kepala negara sekali lagi. Pada Pasal 81 juga ditambahkan butir ke-31 yang menjelaskan bahwa jumlah masa jabatan presiden yang telah dilalui oleh seseorang yang sedang menjalankan jabatannya sebagai Presiden Federasi Rusia akan diputihkan/di ”nol” kan sejak Amandemen Konstitusi ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku.

  1. Seseorang dapat menjabat sebagai Presiden Federasi Rusia dengan syarat tinggal menetap di Rusia tidak kurang dari 25 tahun (Pasal terdahulu hanya mensyaratkan 10 tahun), dan juga tidak memiliki rekening dan tabungan serta simpanan surat berharga atau aset lainnya di bank-bank di luar negeri.
  2. Kalau Gosduma (Parlemen Kamar Bawah) tiga kali secara berturut menolak calon perdana menteri, presiden dapat membubarkan kamar bawah parlemen (Gosduma) atau menetapkan sendiri perdana menterinya. Aturan ini secara analogis juga berlaku terkait dengan penetapan kabinet menteri.
  3. Presiden dapat untuk hadir tidak hanya dalam sidang kabinet, tetapi juga untuk memimpin secara umum kegiatan pemerintahan serta memecat perdana menteri dalam hal mempertahankan susunan kabinet menteri dalam pemerintahan.
  4. Presiden dapat mengangkat serta memecat kepala badan/lembaga eksekutif federal (termasuk para menteri urusan strategis (menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri urusan perlindungan warga negara serta penanggulangan bencana) serta menteri luar negeri).
  5. Presiden akan mengangkat jaksa agung dan wakilnya, serta para jaksa regional.
  6. Mantan presiden berhak menjadi senator di dewan federasi untuk masa berlaku seumur hidup.
  7. Mantan presiden memiliki kekebalan hukum.

Tentang Gosduma (Bab V Konstitusi Rusia Pasca Amandemen)

  1. Gosduma mengesahkan calon perdana menteri, bukan memberi persetujuan atas usulan presiden seperti sebelum amandemen konstitusi ini diberlakukan.
  2. Gosduma mengesahkan wakil perdana menteri dan para menteri (kecuali para menteri urusan strategis (menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri urusan perlindungan warga negara serta penanggulangan bencana dan juga menteri luar negeri).
  3. Gosduma dapat menetapkan status bersalah kepada mantan presiden untuk mencabut kekebalan hukumnya.

Tentang Dewan Federasi (Bab V Konstitusi Rusia Pasca Amandemen)

  1. Di dalam Dewan Federasi terdapat 30 orang yang diangkat oleh presiden. Maksimal tujuh (7) orang dari jumlah keseluruhan dapat diangkat menjadi senator seumur hidup.
  2. Dewan Federasi tidak memberikan persetujuan atas calon jaksa agung, wakil jaksa agung dan jaksa-jaksa regional, tetapi dapat mengadakan konsultasi dengan presiden terkait para calon tersebut.
Baca Juga:  Malina Moye, Gitaris Kidal Duta Fender yang Dijuluki Jimi Hendrix Wanita

Tentang Sistem Peradilan (Bab VII Konstitusi Rusia Pasca Amandemen)

  1. Jumlah hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK) dikurangi dari 19 menjadi 11 orang.
  2. Presiden dapat menawarkan pada Dewan Federasi untuk mencabut kewenangan para Hakim Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung, dan juga para hakim pengadilan tingkat banding dan kasasi.
  3. Prosedur ini dulu dapat dimulai oleh para hakim.
  4. Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa undang-undang sesuai dengan konstitusi atau tidak atas permohonan dari warga negara Rusia hanya dalam hal ketika seluruh jalur dan upaya peradilan yang tersedia sudah ditempuh.
  5. Mahkamah Konstitusi melalui permintaan Presiden diwajibkan memeriksa dan memutus konstitusionalitas (apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak) suatu rancangan perundang-undangan dan juga memeriksa serta memutus konstitusionalitas (apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak) suatu peraturan perundang-undangan daerah di subyek federasi.

Tentang Perubahan Lainnya

  1. Presiden, Anggota Gosduma, Anggota Dewan Federasi, Para Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan juga Para Kepala Daerah dilarang membuka serta memiliki rekening dan tabungan di bank asing. (pasal 81(2), 95 (4), 103 (1) butir e, 119, 129 (2) )
  2. Badan-badan Pemerintahan Daerah dan Badan Lokal lainnya masuk ke dalam “Satuan Sistem Kekuasaan Publik” dan saling bekerjasama satu dengan yang lainnya. (pasal 72)
  3. Rusia merupakan pewaris hukum dan pewaris sah Uni Soviet. (pasal 67(1) butir 1)
  4. Muncul pembahasan tentang Tuhan di dalam Konstitusi: “Federasi Rusia, yang disatukan dalam perjalanan sejarah panjang ribuan tahun, yang melestarikan tradisi leluhur yang mewariskan cita-cita serta iman terhadap Tuhan, dan yang juga mewariskan kesinambungan dalam membangun negara Rusia, mengakui persatuan negara yang telah hadir secara turun temurun.” (pasal 67 (1) butir 2)
  5. Anak-anak merupakan prioritas terpenting dalam politik negara Rusia. Negara juga bertanggungjawab menjadi orangtua atas anak-anak yang terlantar. (pasal 67 (1) butir 4)
  6. Secara bersama-sama Pemerintah Federasi Rusia dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap institusi perkawinan sebagai persekutuan antara pria dan wanita. (pasal 72 ayat 1 butir zh)
  7. Bahasa Rusia merupakan bahasa pemersatu antar suku bangsa di Rusia. (pasal 68)
  8. Merendahkan nilai perjuangan bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak dapat diperkenankan. Rusia sebagai negara juga menjamin perlindungan terhadap kebenaran sejarah. (Pasal 67 (1) butir 3)
  9. Rusia aktif mendukung segala tindakan yang diperlukan untuk memperkuat perdamaian serta keamanan dunia, untuk menjamin kelangsungan negara-negara serta suku bangsa yang berdaulat, dan untuk tidak membiarkan terjadinya turut campur suatu negara terhadap urusan dalam negeri suatu negara lain. (pasal 79 (1))

Adapun 12 Materi perubahan Konstitusi Federasi Rusia tersebut pada intinya berisi tema tentang nilai-nilai dalam keluarga termasuk penguatan institusi keluarga serta dukungan terhadap anak sebagai generasi penerus, perlindungan terhadap tenaga kerja, jaminan sosial, jaminan pelayanan dan bantuan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, nilai-nilai patriotisme dalam diri para pejabat, perlindungan kedaulatan dan keutuhan wilayah Rusia, tentang kewenangan, stabilitas, dan kemajuan pejabat tinggi negara (Presiden, DPR, Dewan Federasi) dan kekuasaan kehakiman, perlindungan kekayaan alam Rusia, relasi yang baik terhadap hewan/binatang, dukungan terhadap gerakan sukarelawan masyarakat, perlindungan terhadap warisan budaya dan kemajemukan budaya serta suku bangsa di Rusia, dan penggunaan bahasa rusia sebagai bahasa nasional serta perlindungan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Rusia. (*)

Penulis adalah Peneliti di Indonesian Center for Russian and CIS Studies, Penerjemah dan Konsultan Hukum, tinggal di Moskow

To Top