Nusantara

Tangisan Daerah Tertinggal dalam Situasi PPDB Daring Zonasi

Illustrasi. Foto (Ombudsman RI)

Oleh: Agung Nurul Hidayat, S.Pd, M.Pd, DOSEN PG PAUD STKIP Mutiara Banten

Banten, VoIR Indonesia – Masyarakat tertinggal selalu mengalami kegundahan yang luar biasa pada masa PPDB daring dan berbasis zonasi. Hadirnya sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring dan berbasis zonasi, yaitu untuk pemerataan pendidikan dan penghapusan sistem favoritisme sekolah dalam pendidikan dasar dan menengah.

Namun, banyak yang mengeluhkan dengan ketidakpahaman calon wali murid tentang mekanisme PPDB berbasis daring, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerimaan peserta didik dengan metode daring dan zonasi dapat menjadi tantangan ketika berhadapan dengan realita daerah tertinggal di Indonesia. Fakta ketertinggalan ini tidak dapat mendukung PPDB secara daring berbasis zonasi.

Salah satunya ialah ketersediaan sarana dan prasarana merupakan aspek penting dalam mendukung PPDB daring berbasis zonasi. Sayangnya, persediaan sarana dan prasarana di Indonesia belum merata.

Agung Nurul Hidayat, S.Pd, M.Pd, DOSEN PG PAUD STKIP Mutiara Banten. Foto (istimewa)

Masih banyak daerah yang belum memahami alur Penerimaan Peserta Didik (PPDB) daring dan sama sekali belum tersentuh oleh infrastruktur teknologi seperti internet.

Hal ini memunculkan permasalahan bagi calon peserta didik atau wali murid yang ingin melakukan PPDB daring karena internet yang terbatas. Penggunaan perangkat berbasis teknologi, memiliki kemudahan tetapi membawa tantangan bagi daerah yang tertinggal.

Beberapa daerah hingga saat ini masih menghadapi kendala infrastruktur internet yang belum merata dan tidak paham berbasis zonasi. Bahkan ada orangtua atau calon peserta didik yang belum mempunyai smartphone dan tidak memahami perkembangan teknologi.

Baca Juga:  Polsek Tambelang Vaksinasi Presisi Serentak Untuk Anak Usia 6-12 Tahun

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP Pada tahun 2017-2018, pelaksanaan PPDB daring yang mana mengatur sistem zonasi, yaitu; sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, 5% (lima persen) jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona, dan perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Namun pada tahun 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, B.A., M.B.A memberi kelonggaran komposisi kuota sistem zonasi yaitu 50% (lima puluh persen) untuk jalur zonasi,  30% (tiga puluh persen) untuk jalur prestasi, 15% (lima belas persen) untuk jalur afirmasi, 5% (lima persen) untuk jalur perpindahan domisili orang tua.

Realitanya daerah tertinggal bagi sektor pendidikan merupakan sebuah persoalan yang urgen di tengah perkembangan zaman seperti ini. Maka satu-satunya akhir dari tulisan ini perlu adanya kesadaran dari semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Penyediaan serta penggunaan layanan internet di daerah tertinggal perlu diperhatikan dan ditingkatkan kembali oleh pemerintah kabupaten/kota, agar kekisruhan semacam ini tidak terjadi lagi didaerah tertinggal.

Menyederhanakan platform, aplikasi yang rumit membebankan ketidak siapan calon wali murid khususnya didaerah tertinggal. Hal yang tidak kalah penting adalah penerapan PPDB baik daring maupun luring harus berpedoman pada prinsip transparan, objektif, non diskriminatif, berkeadilan, dan akuntabel. Bertujuan untuk memajukan perkembangan serta masa depan pendidikan Indonesia yang berkualitas. (*)

To Top