Politik

Pengamat Kang Tamil Sebut Pemerintah Jangan Hanya Berkiblat Ke Cukong

Pengamat Sosial dan Politik, Kang Tamil. Foto (istimewa)

Jakarta, VoIR Indonesia – Pengamat Sosial dan Politik Tamil Selvan mengkritisi keras pemerintah terkait regulasi yang dianggap tebang pilih serta merugikan pedagang kecil dan menengah dalam masa PSBB.

Pengamat yang akrab disapa Kang Tamil ini menilai pemerintah sama sekali tidak memperhatikan pedagang kecil dan disinyalir justru lebih mementingkan industri skala besar.

Menurutnya, nasib pedagang pasar sangat memprihatinkan, seperti pedagang pasar tanah abang dan pasar senen, sebab regulasi pemerintah yang hanya memperbolehkan berdagang via online dinilainya minim kajian.

“Tidak semua sektor bisa disandarkan kepada penjualan online. Bagi pedagang UMKM seperti di tanah abang dan senen, online itu adalah second opinion. First opinion tetap membuka toko. Jika bicara sektor strategis yang dikecualikan dalam PSBB, pedagang busana di kedua pasar ini juga termasuk sektor strategis, karena pakaian itu termasuk kebutuhan primer. Jadi pemerintah ini terjebak dengan regulasi yang dibuatnya sendiri, maka saya bilang ini sangat minim kajian,” ujar pemilik channel youtube @Kang Tamil ini.

Pemerintah yang terus memperhatikan industri skala besar, menurutnya akan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah pandemik covid-19 ini, dan pengamat ini mengingatkan bahwa tulang punggung perekonomian Indonesia adalah UMKM.

“Pemerintah terus mengurusi industri besar, bahkan sampai menerbitkan permen kementerian perindustrian sebagai surat sakti agar bisa tetap beroperasi di masa PSBB ini. Ada apa sebenarnya ini? jangan-jangan ada loby-loby khusus,” sambung Kang Tamil.

Baca Juga:  Cegah Penyebaran Covid-19, PT Citra Shipyard Perketat Pemeriksaan Kesehatan Karyawan

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa timing menjelang lebaran ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh para pedagang tersebut. Sebab menurutnya, di masa ini para pedagang telah menanamkan seluruh dananya untuk membeli bahan baku sejak jauh hari, dan tidak sedikit yang mengambil hutang untuk itu. Maka pemerintah harus bisa mengambil langkah konkret dalam mencari solusinya.

“Untuk menyelamatkan para pedagang ini, pemerintah harus mengambil kebijakan untuk membuka perdagangan di pasar, maksimal seminggu sebelum lebaran, tentunya dengan mengikuti peraturan protokoler kesehatan,” tandasnya.

Dirinya mengatakan pemerintah jangan berdalih bahwa hal itu akan menimbulkan kerumunan orang yang disinyalir menjadi penyaluran infeksi covid-19. Justru pemerintah harus hadir membuat sistem dan menerjunkan petugas ke lapangan, untuk mengantisipasi hal tersebut.

“Kita tidak perlu berdebat tentang ini, untuk penerbangan pemerintah bisa, kenapa untuk rakyat kecil banyak sekali kajiannya. Kita lihat hari ini penumpang pesawat membludak di bandara soeta, bahkan ada surat bebas covid-19 yang dijual bebas di online. Justru ini yang menjadi tugas pemerintah, untuk terjun langsung mengatur sistemnya di lapangan. Ini esensi dari wacana Pak Jokowi yang meminta kita hidup berdamai dengan covid-19,” ungkapnya. (*)

To Top