Nusantara

Pemkot Depok Klaim PSBB Turunkan Rata-Rata OTG-ODP-PDP Covid-19

Walikota Depok M. Idris (tengah) saat melakukan konferensi pers kondisi covid-19 di Kota Depok, Senin (4/5/20) di Balaikota Depok. Foto (Rik)

DEPOK, VoIR IndonesiaMemasuki masa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kedua, Walikota Depok mengumumkan kondisi terkini kasus Pandemi Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19).

Dalam konferensi Pers di Balaikota Depok, Senin (4/5/20), Walikota mengklaim telah terjadi penurunan penambahan kasus Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantau (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), selama pemberlakuan PSBB. Namun tidak dipungkiri olehnya bahwa terjadi penambahan kasus terkonfirmasi selama PSBB diberlakukan.

Guna menekan lagi kasus Covid -19, Walikota Depok Mohammad Idris menyampaikan, akan menyempurnakan manajemen pelayanan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Kasus Covid-19 Kota Depok.

“Program kampung siaga berbasis RW sudah terbentuk sebanyak 924. Dengan memberikan bantuan stimulan per RW sebesar Rp 3 juta, sebagai pendukung kebijakan layanan Covid-19,” ujarnya.

Dari pemberlakuan PSBB Kota Depok pertama tanggal 15-28 April 2020, Idris mengklaim ada statistik penurunan penambahan rata rata kasus per hari pada OTG-PDP-ODP.

“Sebelum PSBB penambahan kasus PDP per hari sebanyak 27-28 kasus menjadi 26-27 kasus per hari setelah PSBB. Untuk OTG dari 48-49 per hari menjadi 22-23/hari, penurunannya cukup signifikan. Sedangkan kasus ODP dari 83-84 menjadi 32-33 kasus per hari selama PSBB,” papar Walikota.

Penurunan kasus itu, bagi Walikota mengindikasikan adanya dampak jumlah prevensi dari program layanan Covid-19 selama pelaksanaan PSBB.

“Selama PSBB, jumlah kendaraan juga mengalami penurunan,” tambahnya.

Idris tidak menyangkal, bahwa kasus konfirmasi setelah PSBB menjadi tinggi.

“Sebelum PSBB penambahan rata rata dari 6-7 orang per hari, menjadi¬† 8-9 orang per hari selama PSBB. Penambahan kasus konfirmasi bersumber dari PDP yang sudah di Swap, Rapid tes, dilanjut PCR Swap tes menjadi positif,” akunya.

Selama PSBB kedua yakni 29 April 2020 sampai 12 Mei 2020, Walikota mewajibkan tiap pekerja dilengkapi surat tugas dari perusahaan pada sektor yang dikecualikan, untuk mempekerjakan pegawainya.

Sementara itu, jumlah orang yang sudah dilakukan rapid tes terhadap OTG, PDP, ODP, tenaga kesehatan dan petugas layanan publik lainnya, Pemkot Depok sudah melakukan rapid tes sebanyak 8.577orang, PCR Swab tes sebanyak 535 orang.

Sehubungan adanya Tenaga Kesehatan (Nakes) setelah rapid tes tenaga Puskesmas (PKM) ada yang positif, maka untuk keselamatan semua, 3 PKM di Kecamatan Sawangan ditutup.

Baca Juga:  Prabowo Kukuhkan Pengurus Gerindra di HUT ke-13

“Mulai Senin, dilakukan mitigasi PKM untuk PKM Kedaung, Pengasinan dan Cinangka. Pelayanan dialihkan ke PKM sekitar, sekarang ditutup, karena positif nakes dari rapid tes dan sekarang sudah isolasi mandiri,” terangnya.

Sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat, Idris mengatakan telah ditetapkan 10 Layanan RS rujukan Covid-19 yakni, RS Puri Cinere, Hermina, Melia, Sentra Medika, UI, Tugu Ibu, Bunda Margonda, Bhayangkara Brimob, Mitra Keluarga dan Tugu Daerah Depok, dengan total tempat tidur 354.

“Kita juga sudah menunjuk RS UI dan Bhayangkara Brimob, sebagai RS dedikasi Covid-19,” paparnya.

Walikota memberitahukan, kepada RS yang melakukan pemulasaran Covid-19, agar tidak menarik biaya alias gratis, pasalnya hal itu bagian dari jaminan pelayanan Covid-19.

“Yang meninggal di rumah juga akan diurus oleh tim pemulasaran jenazah di masing-masing kecamatan yang sudah dilatih. Dari pemulasaran sampai pemakaman tidak dipungut biaya,” tegasnya.

Mengenai Jaring Pengaman Sosial (JPS), Idris menekankan itu adalah peran antara Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat. Saat ini Pemkot Depok sudah salurkan tahap pertama kepada 30 ribu KK non DTKS sebesar Rp 250.000 /KK.

Tahap kedua sedang disiapkan dan revisi. Untuk JPS Provinsi Jabar sebanyak 10.423 KK DTKS, sudah distribusi lewat kantor pos oleh Pemprop sebanyak 2.191 KK. Sedang JPS Non DTKS Pemprov Jabar sebanyak 37.735 KK dan baru ditetapkan oleh Provinsi.

Lalu, JPS Pusat dan DTKS program penerima PKH sebanyak 32.605 KPM, program perluasan sembako sebanyak 27.965 KPM.

“Sedang diusulkan bantuan Presiden sebanyak 5.442 KK DTKS dan 119.629 KK Non DTKS. Ini baru kita usulkan berdasarkan hasil pendataan dinas sosial yang melibatkan sejumlah komunitas,” sambungnya.

WaliKota juga mengumumkan, mulai Senin, 4 Mei 2020, RSUD Depok ditetapkan sebagai RS khusus Covid-19. Seluruh layanan lainnya dialihkan ke RS selain RSUD.

“Untuk respon isolasi mandiri serta kasus terkonfirmasi yang tidak bisa isolasi mandiri, Pemkot Depok bekerjasama dengan RS HGA untuk isolasi 16 tempat tidur dan RS Citra Arafiq berjumlah 79 tidur. Layanan isolasi tersebut, dapat digunakan oleh warga dengan mekanisme yang ditentukan yakni dengan membawa surat rujukan dari PKM terdekat,” tutupnya. (Rik)

To Top