Hukum

Mantan Kepdes Pancurbatu ‘Bocorkan’ Penyebab Pembelian 31 Unit Traktor di Humbahas

Illustrasi. Foto (bali.tribunnews.com)

Humbahas, VoIR Indonesia – Mantan Kepala Desa Pancurbatu, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan Pondis Lumbanbatu, satu dari 31 desa mengaku bahwa penyebab terbelinya alat traktor dari 31 unit dikarenakan atas permintaan mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPD2A) Ebed Simanungkalit.

Dengan alasan, karena Humbang Hasundutan adalah daerah pertanian dan bukan melalui hasil Musrenbang dari desanya. Itu diungkapkan Pondis, satu dari kepala desa yang membeli traktor kepada sejumlah wartawan saat disinggung, belum lama ini di rumah kediamaannya.

Pondis mengatakan pembelian traktor yang bersumber dari dana desa tahun 2018, dilakukan atas usulan Ebed Simanungkalit kepada kepala desa yang saat itu dikumpulkan di kantor Dinas PMPD2A.

Dengan alasan, kata dia, bahwa Humbang Hasundutan adalah daerah pertanian dan layak untuk pembelian traktor.

“Jadi itu karena usulan Pak Ebed pada waktu itu kepada kami (kepala desa-red), tanpa musrenbang desa,” katanya saat dikonfirmasi.

Pondis mengatakan sebenarnya untuk membeli traktor itu dirinya tidak pernah berniat disebabkan sudah berencana dengan hasil musrenbang desanya akan membuka jalan kebun kemenyan. Apalagi, disamping tidak ada rencana karena bukan hasil musrenbang, ia mengaku sempat menolak rencana pembelian itu.

Namun, saat itu mereka yang dikumpulkan di kantor Dinas PMDP2A, Ebed berjanji bahwa pihaknya yang akan membuka jalan kebun kemenyan itu dengan memakai anggaran APBD.

“Sebenarnya tidak pernah ada dibenak pikirian soal traktor ini, tapi karena usulan pak Ebed, gagal kita buka. Itupun karena ada janji pak Ebed, merekalah yang akan membuka jalan tersebut,” cerita dia.

Selain alasan dan janji itu, lanjut dia, sekan-akan dalam pembelian traktor itu semua desa turut membeli sebanyak 153 desa yang ada di 10 kecamatan dikarenakan per masing-masing kecamatan pihaknya (kepala desa) dikumpulkan.

Pondis mengakui Dinas PMDP2A yang pertama mengusulkan juga yang menunjuk perusahaan pembelian traktor hingga sampai masalah kontrak pembelian.

“Mereka yang mengarahkan, kita hanya tinggal mentransfer dan satu persenpun tidak ada kita ambil,” katanya.

Baca Juga:  Ini Tuntutan Aksi Ribuan Wartawan di Pemkab Karawang

Disinggung, janji pembukaan jalan itu, Pondis mengaku belum ada direalisasikan.

“Sampai saat ini belum ada dan ini sudah terus kita tuntut, tapi alasan PAPBD tidak ada,” kesal Pindos mengaku.

Pondis menuturkan terkait pembelian traktor ini, pihaknya sudah pernah dipanggil oleh kejaksaan tahun 2019 lalu. Dikatakannya, ia pun menceritakan sebenarnya penyebab pembelian traktor itu tanpa ada menambahkan cerita.

“Apa yang saya sampaikan, sebenarnya itu saya sampaikan, tanpa ada kita menambah-nambahin cerita karena saya tidak mau tersangkut soal ini,” beber Pondis.

Saat ini, Pondis mengaku akan terus menuntut janji Ebed yang akan membuka jalan kebun kemenyan warganya. Sebab, sekaitan adanya janji Ebed untuk membuka, selalu dituntut warganya.

Menanggapi itu, Ebed Simanungkalit yang dikonfirmasi atas pengakuan salah satu kepala desa itu mengaku tidak tahu persoalan pembelian 31 unit traktor. Malahaan, kata dia, apa yang disampaikan mantan kepala desa itu merupakan haknya.

“Saya tidak tahu, ceritanya itu haknya, saya jawab hak saya ngak tahu saya,” kata Ebed saat dihubungi.

Disinggung masalah janjinya, Ebed juga lagi-lagi mengaku tidak tahu.

“Itupun tidak tahu, kita lihat aja mekanismenya. Kan sudah ganti pejabat baru, kita lihat aja pejabat baru, pokoknya saya tidak tahu,” tegas Kepala Dinas Sosial ini.

Perlu diketahui, LSM JPKP melaporkan pembelian traktor ke Polres dan Kejaksaan tahun 2019 lalu. Mereka dengan memiliki tiga alasan, diantaranya, pembelian traktor itu tidak masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah desa atau disingkat RPJMD dan tidak masuk ke dalam rencana kerja desa atau RKD.

Kemudian, JPKP memastikan, pembelian traktor tersebut tidak masuk ke dalam musrenbang desa tahun 2018 lalu.

“Jadi coba dibayangkan dibeli satu unit seharga Rp 354 juta, tapi tidak masuk ke dalam RPJMD, RKD dan musrenbang desa,” ujar Tolopan Manullang selaku Ketua JPKP di Humbang Hasundutan. (*)

Pengirim Berita: Dedy Effendi Gemayel Simbolon

To Top