Hukum

Pemilihan Ketua KSU Pangalengge Siopat Ama di Humbahas Dinilai Ilegal

Illustrasi. Foto/Jambi Independent

HUMBAHAS, VoIR – Pengacara Koperasi Serba Usaha (KSU) Pangalengge Siopat Ama mengaku bahwa pemilihan ketua koperasi ini yang dilaksanakan belum lama ini dinilai ilegal serta cacat secara hukum, sebab tidak dihadiri 2/3 dari jumlah anggota sebanyak 140 orang anggota yang hanya dihadiri 50 orang.

Itu disampaikan oleh M Roy Simamora dalam keterangan persnya yang diterima awak media termasuk media VoIR, Selasa (10/3).

“Jika sudah sempat dilakukan pemilihan ketua dengan terpilih Saut Simamora, itu mereka. Tapi secara ketentuan harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota dan minimal dihadiri pendiri bukan dihadiri hanya kurang lebih 50 anggota,” kata Roy.

Disampaikan Roy, dalam pemilihan ketua koperasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka seharusnya dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota. Selain kehadiran, juga yang mengundang rapat pemilihan adalah pendiri koperasi dengan menghunjuk panitia pemilihan.

“Tapi yang kami temukan ketidakwajaran, sebab tidak semua anggota yang hadir minimal 2/3 dari jumlah anggota sebanyak 140 dan bukan yang mengundang pendiri atau panitia,” Roy.

Disamping itu, tambah Roy, Saut Simamora yang terpilih menjadi Ketua Koperasi ini telah membuat surat pengunduran diri sebagai ketua sebelumnya. Disebutkannya, hal itu sesuai salinan keputusan Pengadilan Negeri Tarutung bernomor 60/Pdt G/2018/PN Tarutung tertanggal 22 Mei tentang perkara status tanah KSU Pangalengge Siopat Ama yang tertuang dihalaman 24 poin 9.

“Saut Simamora kita nilai terlalu memaksakan rapat pemilihan belum lama ini. Harusnya dengan pengunduran dirinya, posisi ketua kosong dan harusnya kembali kepada pendiri koperasi,” kata Roy.

Baca Juga:  KDRT di Boyolali, Perempuan Tewas Dianiaya Suami

Oleh karena itu, lanjut Roy, pemilihan Saut Simamora tidaklah sah dikarenakan telah mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, selain tidak dihadiri 2/3 anggota.

“Jadi dengan pengunduran dirinya itu, Saut tidak dapat lagi mengajukan diri untuk sebagai ketua. Untuk itu, perlu kita sampaikan bahwa pemilihan ilegal dan cacat hukum,” tegasnya.

Kemudian, ia berharap kepada pemerintah setempat untuk tidak mengukuhkan kepengurusan koperasi tersebut. Apalagi memberikan izin pengoperasian berupa tambang batu dikarenakan belum adanya perdamaian antara warga Peabolak.

“Jadi kita harap Saut Simamora harus tunduk pada AD/ART koperasi dan harus tunduk pada salinan putusan pengadilan yang telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai ketua, sebelum kita laporkan nanti ke pihak kepolisian,” imbuhnya.

Sementara itu, Saut Simamora yang dikonfirmasi via telepon tentang rapat pemilihan tersebut, hingga berita ini diturunkan tidak dapat menjawab.

Sebelumnya, Reynelda Simamora salah satu pengacara koperasi ini juga telah menyampaikan bahwa kepengurusan koperasi telah dinyatakan bubar.

Disebutkan Rey, itu dikarenakan Saut yang sebelumnya sebagai ketua telah mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan suratnya yang terlampir di salinan keputusan PN Tarutung bernomor bernomor 60/Pdt G/2018/PN Tarutung tertanggal 22 Mei tentang perkara status tanah KSU Pangalengge Siopat Ama yang tertuang dihalaman 24 poin 9 .

Ironinya, persoalan tersebut malah berbuntut panjang, ada yang pro ke Saut dengan kembali memilih dirinya dan ada yang kontra karena tidak sesuai aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka. (dedi)

To Top