Nusantara

LSM Penjara Indonesia Depok Siap Awasi Pengelolaan Dana Kelurahan

Illustrasi Dana Kelurahan. Foto Dok/Internet

DEPOK, VoIR – Tahun 2020 ini, setiap Kelurahan se-Kota Depok mendapat alokasi dana kelurahan, masing-masing sebesar Rp 2,7 miliar.

Dana tersebut bersumber dari 5% anggaran APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.

Menanggapi rencana tersebut, LSM Penjara Indonesia Kota Depok menyatakan siap membantu pemerintah kota (Pemkot) Depok dengan mengawasi pelaksanaan dana kelurahan tersebut sehingga tercipta good governance.

Hamzah Nababan Ketua LSM Penjara Indonesia Kota Depok. Foto Dok/Rik

Ketua LSM Penjara Indonesia Kota Depok Hamzah Nababan mengungkapkan pendanaan Kelurahan berdasarkan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, dan untuk ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan kegiatan, diatur berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan  Pembangunan Sarpras dan Pemberdayaan di Kelurahan.

Dalam kajiannya terhadap peraturan tersebut, Hamzah mengatakan kegiatan pembangunan sarana prasarana (Sarpras) di Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Baca Juga:  Paru-Paru Pria Ini Cedera Serius Gegara Berusaha Capai Nada Tinggi Saat Bernyanyi

“Pengelolaan dana kelurahan ini sepertinya kurang maksimal dilaksanakan karena pokja dan administrasi pendukung lainya belum siap di masing-masing kelurahan, akibatnya akan terjadi kesalahan-kesalahan prosedur ketika proses pelaksanaan berjalan, sehingga timbulnya kebocoran anggaran,” bebernya kepada VoIR di Depok, Senin (10/2/20).

Hamzah menambahkan secara keseluruhan pelaksanaan dana kelurahan secara fisik maupun administrasi adalah tanggung jawab  lurah, selaku kuasa pengguna anggaran (KPA).

“Untuk itu perlu kita awasi bersama agar penggunaan anggaran tepat sasaran,” tandasnya.

Ia sendiri menegaskan bahwa LSM Penjara Indonesia Kota Depok telah siap menerjunkan anggota untuk memantau pelaksanaan dana kelurahan tersebut, setidaknya melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, dengan melakukan tindakan preventif ke tiap-tiap kelurahan.

“Jika perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan tidak sesuai peraturan perundang-undangan, maka siap-siap masuk bui,” tegas hamzah. (VoIR/Rik)

To Top