EkBis

Jokowi Salah Tulis Status di Twitter, Ceritakan Nasib Keluarga Jualan Martabak

Foto (wartakota)

VOIR – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo salah menuliskan status twitternya @jokowi; pada Kamis (29/11/2018). Kesalahan tersebut mengenai besaran suku bunga yang dibebankan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Joko Widodo alias Jokowi juga menceritakan keluarganya yang kini berusaha di sektor UMKM.

“Begini-begini, saya alumnus UMKM. Keluarga saya juga UMKM, jual martabak, jual pisang. Jangan ragu komitmen saya terhadap UMKM,” ujar Jokowi.

Dalam statusnya, bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang semula sebesar 23 persen diturunkan Jokowi lewat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi sebesar 7 persen.

“Pemerintah berpihak kepada 62 juta UMKM di Indonesia. Untuk mereka, kita menurunkan bunga kredit KUR dari 23% ke 7%, PPh Final dari 1% jadi 0,5%. Begini-begini, saya alumnus UMKM. Keluarga saya juga UMKM, jual martabak, jual pisang. Jangan ragu komitmen saya terhadap UMKM,” tulis Jokowi.

Namun pernyataan Jokowi dibantah oleh akun @nephilaxmus.

Dalam kolom komentar, akun tersebut meralat pernyataan Jokowi yang keliru, yakni besaran bunga KUR bukan sebesar 23 persen, melainkan hanya sebesar 9 persen.

“Mohon maaf Pak. Menurut website ini bunga KUR turun dari 9% ke 7%, bukan dari 23%,” tulis @nephilaxmus menautkan website resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, http://kur.ekon.go.id/suku-bunga-kur-tahun-2018-turun-menjadi-sebesar-7.

Dikutip dari website kur.ekon.go.id, dalam rangka mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk menurunkan suku bunga KUR tahun 2018 dari semula 9 persen efektif per tahun menjadi sebesar 7 persen.

Baca Juga:  Percuma Ekonomi Tumbuh Kalau Kemakmuran Semu

Bunga KUR yang baru ini berlaku mulai 1 Januari 2018.

Hadir dalam rapat antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana dan perwakilan kementerian atau lembaga terkait.

Rapat Koordinasi ini juga memutuskan peningkatan target porsi penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa produksi) di tahun 2018 menjadi minimum sebesar 50% dari target total penyaluran sebesar Rp 120 Triliun.

Selama ini, UMKM sulit mendapatkan kredit atau pembiayaan dari Lembaga Keuangan, mengingat sektor produksi memiliki risiko yang relatif lebih tinggi daripada sektor perdagangan.

“Penyaluran KUR harus terus kita dorong ke sektor produksi, agar program kredit atau pembiayaan dari pemerintah dengan suku bunga rendah ini dapat dinikmati oleh UMKM,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Dalam rangka mendorong percepatan penyaluran KUR di sektor produksi, Komite Kebijakan juga telah mempersiapkan skema KUR baru yaitu KUR Khusus untuk sektor perkebunan rakyat, dan peternakan rakyat.

KUR Khusus merupakan skema KUR yang diberikan kepada kelompok usaha yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, dan peternakan rakyat.

Adapun plafon KUR Khusus, ditetapkan sebesar Rp 25 juta hingga Rp 500 juta untuk setiap individu anggota kelompok. (voir/wartakota)

 

 

To Top