Gekira

Pernyataan Sikap PP GEKIRA Terhadap Ormas Terlarang di Indonesia

VoIR, com, Jakarta. Pemerintah secara tegas menolak organisasi masyarakat (Ormas) apa pun di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945.

Menanggapi hal ini, berikut 6 butir pernyataan sikap Pimpinan Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP GEKIRA) terkait Ormas terlarang di Indonesia.

  1. Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) menyatakan bahwa organisasi massa manapun yang tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi bernegara, harus ditolak dan dilarang eksistensinya di tanah air Indonesia.
  1. Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah empat konsensus kebangsaan yang sudah final sebagai fondasi bangunan kebangsaan ini. Tidak ada ruang bagi ormas manapun untuk mengutak-atik konsensus ini dengan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
  1. GEKIRA sebagai organisasi sayap Partai GERINDRA sangat mendukung ideologi perjuangan partai dan akan berada di garda terdepan dalam menjaga dan menghidupkan Pancasila dan UUD 1945, mempertahankan keutuhan dan persatuan NKRI serta menghayati spirit kebinnekaan sebagai bangsa yang satu. GEKIRA menolak dengan tegas berbagai paham radikal, terorisme yang merong-rong keutuhan bangsa ini dan dapat membuat tenunan kain persatuan terkoyak. Tak ada tempat bagi radikalisme. Tak ada ruang bagi terorisme di sejengkal pun tanah air Indonesia ini.
  1. GEKIRA mengajak dan menghimbau semua anak bangsa untuk tetap menjaga persatuan, saling bekerja sama membangun bangsa, menghidupkan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak mudah terprovokasi oleh aneka informask hoax serta upaya-upaya segelintir pihak yang mengancam kedaulatan bangsa.
  1. GEKIRA meminta agar negara harus hadir dalam setiap persoalan rakyat. Negara mesti menjamin keselamatan dan kenyamanan rakyat dari berbagai aksi radikal, teroris dengan tetap tidak berkompromi pada kekuatan-kekuatan yang dapat mencederai Pancasila dan UUD 1945.
  1. GEKIRA meminta negara tetap menjamin hak konstitusional setiap anak bangsa maupun organisasi dalam mencari dan memperjuangkan keadilan hukum sesuai peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia ini.
Baca Juga:  Viral Tandatangani Penolakan Pendirian Gereja HKBP, Ini Kata Walikota Cilegon

Fary Djemy Francis, Ketua Umum PP GEKIRA

Nikson Silalahi, Sekretaris Jenderal PP GEKIRA

To Top