Hukum

Kenakan Rompi Oranye KPK, Walikota Kendari Dan Ayahnya Minta Didoakan

Voiceofindonesiaraya.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan status tersangka atas Adriatma Dwi Putra (ADP) yang merupakan Walikota Kendari periode 2017-2022, dan Asrun (ASR) yang merupakan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara yang juga ayah dari Adriatma.

Mereka menjadi tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari tahun 2017-2018.

Bapak-anak itu keluar dari Gedung KPK dengan menggunakan rompi oranye setelah menjalani pemeriksaan penyidik sepanjang hari.

Saat ditanya wartawan tentang dugaan pemanfaatan uang suap untuk dana kampanye, Adriatma hanya meminta untuk didoakan. Ia berkata seraya berjalan ke arah mobil tahanan.

“Kami mohon doanya saja, nanti saja, nanti saja,” ucapnya.

Mereka ditahan KPK di Rumah Tahanan yang sama.

“Ditahan 20 hari pertama. ADR, ASR, dan FF ditahan di Rutan KPK, sementara HAS di Rutan Guntur,” ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (1/3).

KPK mengaku menyesali operasi tangkap tangan (OTT) yang kembali menjerat kepala daerah di Kendari, Sulawesi Tenggara. KPK menduga nilai suap dalam kasus ini mencapai Rp 2,5 miliar. Diketahui dari transaksi pada tanggal 26 Februari 2018, penarikan uang Rp1,5 miliar di Bank Mega, Kendari oleh staf PT SBN. Lalu, Rp 1,3 miliar dari uang kas yang kemudian akan diberikan kepada ADR.

Baca Juga:  Pemuda Batak Bersatu PAC Kembangan Bantu Petugas Pemakaman TPU Tegal Alur sebagai Garda Terakhir Covid-19

Empat orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka adalah Adriatama Dwi Putra (ADR) yang adalah Walikota Kendari periode 2017-2022, Asrun (ASR) yang adalah Cagub Sultra, Fatmawati Faqih (FF) yang adalah mantan Kepala BPKAD, dan Hasmun Hamzah (HAS) yang menjabat Dirut PT Sarana Bangun Nusantara (SBN).

Dalam kasus itu, HAS sebagai pemberi suap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 (a) atau (b) atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian, ADR, ASR, dan FF dijerat pasal 12 (a) atau (b) atau pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

To Top